Sinergi Pemerintah dan Masyarakat untuk Pembangunan Anggana Berkelanjutan
2 min read
MUSRENBANG membahas RKPD Kukar 2025, digelar Pemerintah Kecamatan Anggana pada Senin (26/2/2024) di Gedung Haji Hame, Desa Sungai Mariam. (ist)
TENGGARONG. Kecamatan Anggana mengadakan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) untuk membahas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) 2025. Dibuka Camat Anggana Rendra Abadi S.STP M.Adm, KP pada Senin (26/2/2024) di Gedung Haji Hame, terletak di Jalan Mahakam RT 06 Desa Sungai Mariam. Tujuannya memperkuat pemberdayaan masyarakat dalam mempercepat dan mentransformasi pembangunan di wilayah tersebut.
Musrenbang RKPD Kukar 2025 ini dihadiri berbagai pemangku kepentingan. Termasuk DPMD Kukar, Bappeda Kukar, anggota DPRD Kukar dan perwakilan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kukar. Hadir pula Kepala Desa (Kades) Anggana, Pimpinan Puskesmas Anggana, Ketua BPD, Ketua Adat, Ketua MUI Kecamatan Anggana, serta perwakilan dari Kemendes, Pendekar, organisasi masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat & pemuda, perusahaan, Danramil serta Kapolsek Anggana.
Musrenbang ini menjadi platform penting untuk mengumpulkan masukan dari masyarakat dan stakeholder terkait prioritas pembangunan di kecamatan. Dari masukan tersebut, akan disepakati rencana kegiatan yang melintasi desa-desa di kecamatan Anggana.
Topik-topik penting dibahas meliputi pembangunan infrastruktur seperti akses jalan dan jembatan, penanggulangan kemiskinan, peningkatan layanan kesehatan, pemberdayaan kader posyandu, pengembangan kewirausahaan dan manajemen bisnis bagi kaum muda, serta peningkatan produktivitas pariwisata.
“Semua ini menjadi fokus utama dalam agenda Musrenbang dan akan menjadi dasar penyusunan RKPD 2025 Kabupaten Kukar,” ujar Camat Rendra Abadi.
Juga ditegaskan bahwa pembangunan bukan hanya tanggung jawab pemerintah dan DPRD. Namun melibatkan stakeholder lain, termasuk sektor swasta. Beliau mengajak perusahaan di Anggana untuk berpartisipasi dalam pembangunan melalui Program Corporate Social Responsibility (CSR).
“Musrenbang ini juga merupakan kesempatan untuk menyinkronkan program-program pemerintah dengan kebutuhan masyarakat, sehingga tidak terjadi tumpang tindih dengan program yang telah dianggarkan,” katanya lagi.
Dengan Musrenbang ini, Kukar berupaya menciptakan kerjasama erat antara pemerintah dan masyarakat. Dalam merancang dan melaksanakan program pembangunan. Disesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas lokal, demi mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. (and/adv)
