Semua Desa Kukar Ditargetkan Berstatus Maju
2 min read
GOTONG royong membersihkan lingkungan pemukiman warga, menjadi salah satu kegiatan prioritas, dilaksanakan dalam Program Pembangunan Berbasis RT. (and)
REALISASI program kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kutai Kartanegara (Kukar) pada 2023, mencapai target 100 persen. Dengan indikator utama meliputi perkembangan lembaga kemasyarakatan, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintah desa serta transisi status dari desa berkembang menjadi desa maju. Demikian ditegaskan Kepala Dinas (Kadis) PMD Kukar, Arianto, pada rapat koordinasi perangkat daerah digelar Rabu (13/3/2024).
“Kami berkomitmen terus meningkatkan kualitas pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Sehingga semua desa di Kukar dapat mencapai status maju. Itu target akan diraih pada 2024. Setelah melihat program kerja 2023 mencapai target 100 persen,” ujarnya.
Namun beberapa program masih belum mencapai realisasi penuh. Itu termasuk penataan tata ruang desa, administrasi pemerintahan desa yang tertib, dan pertumbuhan pendapatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat, juga menjadi fokus, dengan penekanan pada peningkatan jumlah posyandu aktif. Didukung total realisasi anggaran sebesar Rp 77,5 miliar.
Untuk 2024 Dinas PMD Kukar menargetkan peningkatan nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) menjadi 82, naik dari nilai 80 pada 2023. “Dengan alokasi anggaran sebesar Rp 134,79 miliar, kami optimis dapat mencapai realisasi program 100 persen,” tambah Arianto.
Juga dikatakan mengenai sejumlah tantangan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) 2023, termasuk akses desa terisolasi. Kemudian kurangnya listrik penerangan, akses sarana pendidikan masih terbatas, serta kurangnya SDM tenaga kesehatan. Selain itu akses informasi, layanan air bersih dan mitigasi bencana, turut menjadi hal perlu diperhatian. Dengan target mitigasi bencana diharapkan mencapai 66,7 persen pada 2025 nanti.
“Untuk mencapai semua target ini, kami memerlukan dukungan serta keterlibatan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait lainnya. Seperti mengenai pengadaan tenaga kesehatan, peningkatan kualitas jalan desa, pemasangan PDAM, pencegahan bencana, pembangunan pasar permanen serta transportasi dan lain sebagainya. Termasuk keberadaan jaringan internet pada desa terpencil kawasan pedalaman, seperti desa-desa di Kecamatan Tabang,” jelas Arianto. (and/adv)
