Inovasi dan Kolaborasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kukar

TENGGARONG. Memperkuat struktur pemerintahan desa dan mendorong pemberdayaan masyarakat, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kutai Kartanegara (Kukar), Arianto, menegaskan pentingnya pemahaman mendalam dan penerapan aturan pemerintahan desa. Diselaraskan dengan kebijakan Kementerian Dalam Negeri.

Dalam pertemuan digelar Kamis (21/3/2024), Arianto menyampaikan bahwa pengelolaan desa efektif dan pemberdayaan masyarakat yang maksimal. Hanya dapat tercapai jika kita memahami dan mengelola desa sesuai dengan aturan yang ada. Arianto juga menyoroti potensi ekonomi desa yang belum tergali sepenuhnya, yang menurutnya dapat dioptimalkan melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan kerjasama antara desa serta dengan pihak ketiga.

“Kami mendorong sinergi dan kolaborasi yang kuat antara pemerintah desa dengan lembaga kemasyarakatan dan pihak ketiga untuk mengoptimalkan pengelolaan ekonomi desa,” ujarnya.

DPMD Kukar berkomitmen untuk terus melatih para kepala desa agar menjadi pemimpin yang responsif dan inovatif.

“Kami menyediakan pelatihan bagi kepala desa terpilih dalam mengelola keuangan, pemerintahan, serta aset desa, termasuk struktur desa hingga tingkat RT,” jelas Arianto.

Program pelatihan ini juga melibatkan Rukun Tetangga (RT) dalam hal pencatatan penduduk dan menjaga kondusivitas lingkungan.

“Kami telah mengintegrasikan aplikasi IDAMAN RT dalam pelatihan yang kami lakukan bersama Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) untuk meningkatkan kapasitas RT,” katanya lagi.

Inisiatif ini diharapkan dapat membawa perubahan positif dalam pemerintahan desa di Kukar, dengan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa. Dengan pendekatan yang inovatif dan kolaboratif, Kukar berupaya untuk menjadi contoh dalam pemberdayaan masyarakat desa di Indonesia. (and/adv)