Sosialisasikan NJOP di Kukar untuk Transparansi Pajak

TENGGARONG. Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Kukar Sunggono, mengumumkan rencana sosialisasi terkait zona nilai tanah yang baru ditetapkan. Menyusul penyerahan peta zona nilai tanah pada 2023 lalu. Langkah itu sekaligus untuk revisi Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang dilakukan setiap lima tahun. Demikian sebagai fondasi penetapan NJOP yang lebih akurat di masa depan.

“Kami bertekad untuk segera menyampaikan informasi ini kepada warga. Koordinasi dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda akan menjadi kunci,” kata Sunggono.

Penandatanganan berita acara ini merupakan kolaborasi antara Sunggono, Kepala ATR/BPN Kukar, Aag Nugraha, dan dihadiri oleh perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang relevan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kukar.

Sunggono berharap sosialisasi ini akan meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam penilaian tanah, yang akan mempengaruhi harga tanah dan pajak di masa mendatang.

“Ini adalah langkah maju untuk penataan ruang dan manajemen pajak di Kukar menjadi semakin baik,” ujar Sunggono.

Seperti diketahui bahwa NJOP sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Terutama dalam rangka transaksi jual beli rumah. Itu sangat penting bagi warga memiliki pemahaman baik tentang NJOP. Karena dengan memahami NJOP, warga bersangkutan akan dapat mengetahui seberapa besar jumlah dana dan pajak akan menjadi tanggungan dari transaksi tersebut.

Dengan demikian, NJOP memiliki peran utama dalam menentukan harga dan menjadi pertimbangan saat hendak menjual bangunan atau properti. Jika ternyata harga properti jauh melampaui NJOP, ini bisa menandakan bahwa pemilik tanah mungkin menjualnya dengan harga terlalu tinggi. Pada dasarnya, NJOP menjadi patokan untuk menilai nilai properti. Inilah kegunaan utama NJOP dalam konteks regulasi pajak properti. (cu/adv)