Perkuat Sinergi, JMSI Kaltim dan Kemenham Kolaborasi Dukung Pemenuhan HAM

Sekitarkaltim, Samarinda – Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Mohammad Sukri, mengunjungi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenham) Kaltim pada Senin, 20 Januari 2025.

Kunjungan ini bertujuan memperkuat sinergi antara JMSI Kaltim dan pemerintah dalam mendukung program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Kepala Bidang Hak Asasi Manusia (HAM) Kemenham Wilayah Kaltim, Umi Fadilatul Laili, didampingi beberapa staf Kemenham, memaparkan berbagai program strategis yang diusung lembaganya, terutama terkait pemenuhan HAM di Kaltim.

Umi Laili, sapaan akrabnya, menekankan pentingnya peran media dalam menyebarluaskan informasi program-program Kemenham.

“Kami sangat senang dan bersyukur atas kunjungan JMSI Kaltim. Harapannya, kerja sama ini dapat mengoptimalkan penyampaian informasi penting dari program-program Kemenham kepada masyarakat luas,” ujarnya.

Salah satu program utama yang dibahas adalah pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (Ranham) sesuai Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021. Ranham generasi kelima ini fokus pada pemenuhan hak-hak empat kelompok prioritas: perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat.

Menurut Umi, masih terdapat ketidaksetaraan dalam pemenuhan hak asasi kelompok-kelompok tersebut, yang memerlukan perhatian khusus dari pemerintah daerah.

“Ranham bertujuan memastikan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, melaksanakan kewajiban dalam penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia (P5 HAM),” jelas Umi Laili.

Ia menambahkan, pelaporan program ini dilakukan setiap caturwulan sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik.

Sebagai contoh, ia menyoroti program pemberdayaan ekonomi bagi perempuan kepala keluarga. Perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga sering menghadapi tantangan ekonomi yang berdampak pada hak-hak anak mereka.

Oleh karena itu, pemerintah daerah diharapkan menyediakan anggaran khusus untuk pelatihan, sosialisasi, dan fasilitas pengembangan diri bagi perempuan kepala keluarga.

Selain itu, perhatian khusus juga diberikan kepada anak-anak yang berhadapan dengan hukum, serta penyandang disabilitas, yang hak-haknya sering terabaikan, terutama dalam akses terhadap fasilitas publik.

“Pemerintah daerah harus memastikan adanya pendampingan hukum yang memadai bagi anak-anak, termasuk alokasi anggaran yang jelas,” pesan Umi Laili.

Ia juga menjelaskan bahwa setiap kantor pelayanan publik harus memenuhi standar inklusivitas, seperti menyediakan guiding block, alat bantu braille, kursi roda, dan toilet ramah disabilitas.

Umi menambahkan, penyandang disabilitas juga perlu mendapatkan peluang kerja yang setara, baik di sektor swasta maupun pemerintah, sesuai amanat Undang-Undang Disabilitas.

“Kami mendorong implementasi kebijakan yang mewajibkan sektor swasta dan instansi pemerintah memberikan kuota minimal 2% bagi penyandang disabilitas. Hal ini bertujuan memastikan mereka dapat hidup mandiri dan sejahtera,” lanjutnya.

Masyarakat adat di wilayah perbatasan atau daerah terpencil juga menjadi fokus utama. Hak-hak mereka, terutama terkait akses pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan, sering kali tidak terpenuhi.

Umi menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan media untuk memastikan informasi program-program HAM menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Ia juga menyoroti perlunya pendekatan HAM dalam pembentukan produk hukum daerah. Perspektif HAM harus menjadi landasan dalam menyusun kebijakan yang menyangkut hak anak, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat secara umum.

Melalui sinergi dengan media, Kemenham Kaltim berharap masyarakat lebih teredukasi mengenai hak-hak mereka dan mendukung pelaksanaan program-program HAM dalam upaya mendukung Asta Cita yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

“Kerja sama ini merupakan langkah kecil yang akan memberikan dampak besar bagi terwujudnya masyarakat yang lebih adil dan sejahtera,” ungkap wanita yang murah senyum itu.

Ketua JMSI Kaltim, Mohammad Sukri, berharap kerja sama ini mampu mendorong upaya Kemenham Wilayah Kaltim dalam menyosialisasikan program-programnya kepada masyarakat sekaligus mendapatkan masukan bagi pemerintah.

Mantan wasit nasional PSSI ini menyambut baik program Kemenham Kaltim dalam pemenuhan HAM, khususnya untuk perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat.

“Misalnya, program kesehatan, hak asasi manusia bagi anak yang tersandung hukum, dan dukungan kepada minoritas yang membutuhkan pendampingan dari Kemenham,” jelas Sukri.

Ia juga menyoroti program terbaru, yakni pemantauan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini mendapat perhatian besar. Sukri berharap pemantauan ini berjalan sesuai harapan dan menegaskan dukungan JMSI terhadap program Asta Cita yang dicanangkan presiden.