Pengelolaan Keuangan Daerah Kukar Tahun Anggaran 2023 Diganjar WTP
2 min read
Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Kaltim, Agus Priyono, menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemkab Kukar Tahun Anggaran 2023, kepada Bupati Edi Damansyah. Dengan hasil terbaik, yakni Opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP. (ist)
TENGGARONG. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) kembali membuktikan kemampuan pengelolaan keuangan daerahnya. Dengan keberhasilannya meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).
Opini WTP tersebut diberikan untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kukar Tahun Anggaran (TA) 2023. Penghargaan ini diserahkan Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Kaltim, Agus Priyono, kepada Bupati Edi Damansyah dan Ketua DPRD Kukar, Abdul Rasid. Acaranya berlangsung di Auditorium BPK RI Perwakilan Provinsi Kaltim, di Kota Samarinda, Jumat 3 Mei 2024.
Bupati Edi Damansyah menyatakan rasa syukur atas pencapaian ini. “Terima kasih kepada semua yang terlibat dalam pencapaian ini, termasuk Sekda Kukar, Staf Ahli, para Asisten, Kepala OPD, dan seluruh jajaran atas kinerja dan pertanggung jawaban keuangan di tahun 2023 yang telah diaudit dengan hasil WTP,” katanya.
Ditegaskannya pula, bahwa opini WTP tersebut menunjukkan kepatuhan Pemkab Kukar, terhadap peraturan dan standar akuntansi pemerintah. “Yang terpenting adalah dampak nyata dari laporan keuangan bagi masyarakat,” tambah Edi Damansyah.
Bupati Kukar ini juga menekankan pentingnya menjaga opini WTP dan menggunakan evaluasi untuk merencanakan program lebih efektif. Khususnya dalam mengatasi tantangan dihadapi masyarakat Kukar.
“Kami bersyukur atas kemajuan yang telah dicapai, dan kami yakin bahwa pengelolaan keuangan Kukar akan terus membaik dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat,” ujar bupati.
Melalui kesempatan itu Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Kaltim, Agus Priyono, mengakui adanya tantangan dalam pengelolaan keuangan daerah. Kendati demikian, hal itu tidak mengganggu kewajaran LKPD. Ditekankannya pula, pentingnya mengikuti rekomendasi BPK untuk meningkatkan akuntabilitas keuangan daerah.
“Prestasi ini menegaskan komitmen Pemkab Kukar dalam pengelolaan keuangan secara baik dan benar. Itu menjadi contoh bagi daerah lain di Kalimantan Timur, dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan publik,” katanya. (cu/adv)
