Data Desa/Kelurahan Presisi: Inovasi DPMD Kukar dan IPB Bogor untuk Akurasi Data
2 min readTENGGARONG. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dan Fakultas Ekologi Institut Pertanian Bogor (IPB Bogor) telah mengambil langkah inovatif dengan meluncurkan “Data Desa/Kelurahan Presisi”. Acara peluncuran yang berlangsung di Gedung Bappeda Kukar pada Jumat, 17 Mei 2024, menandai era baru dalam pengelolaan data yang akurat dan dapat diandalkan untuk pembangunan masyarakat.
Program ini bertujuan untuk menciptakan basis data yang akurat dan terpercaya, yang akan menjamin pemenuhan hak-hak dasar warga. Dukungan kuat dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menegaskan pentingnya inisiatif ini dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, Arianto, menyatakan bahwa program ini adalah hasil dari diskusi intensif antara Bupati Edi Damansyah dan Penjabat Gubernur Kaltim, Akmal Malik. Program ini juga terinspirasi oleh keberhasilan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dalam melaksanakan program serupa.
Dengan target ambisius untuk tahun 2024, program ini berencana untuk mengintegrasikan 104 desa dan kelurahan dengan dukungan finansial dari Pemprov Kaltim. “Kami bertekad untuk mengintegrasikan semua desa dan kelurahan yang tersisa sebelum akhir tahun,” ujar Arianto.
Data yang dikumpulkan diharapkan menjadi alat penting dalam mendukung inisiatif pemerintah, khususnya dalam mengatasi kemiskinan dan stunting. Data ini akan menjadi fondasi bagi Pemkab Kukar untuk melakukan pendataan yang lebih efektif dan tepat sasaran.
“Data presisi yang kami kumpulkan secara real time akan menjadi acuan utama dalam upaya kami, khususnya dalam penanganan kemiskinan dan stunting,” terang Arianto.
Dengan dukungan yang tidak goyah dari Pemkab Kukar, Pemprov Kaltim, dan IPB Bogor, program ini bertujuan untuk melengkapi data dari 193 desa dan 44 kelurahan di 20 kecamatan di Kukar. “Insya Allah, menjelang akhir 2024, akan menyaksikan integrasi penuh dari 247 kelurahan dan desa di Kukar ke dalam sistem Data Desa/Kelurahan Presisi,” tegasnya. (kv/adv)