Fokus Pengembangan Sektor Perikanan, Desa Sepakat Bangkitkan BUMDes

TENGGARONG. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Sepakat, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), menunjukkan perkembangan positif. Setelah sempat vakum akibat meninggalnya ketua sebelumnya. Sekretaris Desa Sepakat, Daud, menjelaskan pada 2023, musyawarah desa (musdes) telah diadakan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat. Untuk melanjutkan pengelolaan BUMDes sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2021.

“Setelah vakum, kami mengadakan musdes untuk membentuk kembali struktur kepengurusan BUMDes. Kepala Desa sebelumnya yang bertindak sebagai komisaris kini juga menjabat sebagai ketua BUMDes,” ujar Daud.

Dia menambahkan bahwa desa saat ini memaksimalkan potensi yang ada, khususnya terkait dengan aset desa. Apalagi kini sektor perikanan menjadi fokus utama dalam pengelolaan BUMDes. Karena mayoritas masyarakat Desa Sepakat bergelut dalam usaha perikanan.

“Kami memiliki keramba dan kolam darat, serta rutin melakukan pembibitan ikan. Kami berencana menjadikan Desa Sepakat sebagai pusat pelatihan pembenihan ikan air tawar,” katanya.

Dengan rencana ini, Daud berharap desa bisa menjadi referensi bagi desa-desa lain dalam budidaya ikan.

Namun, pengelolaan BUMDes menghadapi tantangan. Daud mengakui bahwa penyertaan modal menjadi salah satu kendala utama.

“Saat ini kami terhambat oleh kepengurusan yang belum optimal. Kami berharap dukungan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kutai Kartanegara dalam bentuk penyertaan modal agar BUMDes ini bisa berfungsi secara maksimal,” harapnya lagi.

Daud juga menuturkan bahwa Desa Sepakat sering dijadikan rujukan mahasiswa Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda, juga Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta) Tenggarong, untuk studi perikanan.

“Kami yakin sumber daya manusia di desa ini memadai, sehingga potensi yang ada bisa dimaksimalkan untuk peningkatan ekonomi desa,” ucap Daud.

Kedepannya, Daud berharap adanya musdes untuk pemilihan ulang kepengurusan BUMDes, karena saat ini kepala desa merangkap jabatan.

“Kami optimis bahwa dengan dukungan dan pengelolaan yang baik, Desa Sepakat bisa menjadi contoh bagi desa-desa lain dalam pengelolaan ekonomi berbasis potensi lokal,” ujarnya. (*/ymk/adv)