Kukar Perangi Stunting dengan Koordinasi Sampai Tingkat Desa

UPAYA serius dilakukan Pemkab Kutai Kartanegara (Kukar) dalam memerangi masalah stunting yang menjadi sorotan nasional. Dalam sebuah langkah strategis, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar mengadakan Rapat Koordinasi Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Pertemuan digelar Jumat (23/2/2024), di Ruang Serbaguna Sekretariat Daerah Kabupaten Kukar. Dihadiri berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, juga para camat sampai lurah serta kepala desa (Kades) se-Kukar.

Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Kukar, sebagai ujung tombak dalam penanganan stunting, memiliki tugas vital untuk mengkoordinasikan, mensinergikan, dan mengevaluasi program-program penurunan stunting di wilayahnya. TPPS ini terbentuk mulai dari tingkat pusat hingga ke desa, menunjukkan komitmen pemerintah dalam menangani isu stunting secara menyeluruh.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, target penurunan prevalensi stunting pada balita ditetapkan sebesar 14% pada tahun 2024. Ini merupakan bagian dari proyek besar yang diharapkan dapat membawa perubahan signifikan pada kesehatan dan kualitas hidup anak-anak Indonesia.

Kepala DPMD Kukar, Arianto S.Sos M.Si menekankan pentingnya peran aktif camat dalam upaya penurunan stunting. Menurutnya, rekomendasi BPK menuntut adanya bukti penyuluhan yang konkret di setiap desa.

“Kami berharap para camat di seluruh Kukar memprioritaskan program penurunan stunting ini. Karena telah menjadi prioritas nasional,” ujar Arianto.

Lebih lanjut Arianto mengungkapkan, bahwa kehadiran camat dalam setiap rembuk penyuluhan stunting di tingkat desa sangatlah krusial. “Peran mereka adalah untuk memastikan bahwa penyuluhan stunting dapat tersampaikan secara optimal kepada masyarakat. Saat ini, masih terdapat beberapa kecamatan yang perlu meningkatkan efektivitas penyelenggaraan program penurunan stunting,” ucap Arianto penuh harapan.

Dengan koordinasi yang lebih intensif dan sinergi antar tingkatan pemerintahan, diharapkan upaya penurunan stunting di Kabupaten Kukar dapat berjalan dengan lebih efektif dan mencapai target telah ditetapkan. (and/adv)