sekitarkaltim.com – Evaluasi pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) pada Triwulan I Tahun 2026 mengungkap sejumlah catatan penting, khususnya terkait pengelolaan media sosial dan website resmi pemerintah yang dinilai belum optimal dalam menyampaikan informasi publik.
Rapat evaluasi yang berlangsung pada Kamis, 16 April 2026 di Kantor Badan Penghubung Sulbar tersebut dipimpin oleh Kepala Badan Penghubung, Gemilang Sukma, dan diikuti oleh Tim Pengelola SPBE Tahun 2026. Dalam pertemuan tersebut, dibahas capaian kinerja kanal digital pemerintah selama periode Januari hingga Maret 2026, termasuk efektivitas penggunaan media sosial dan website sebagai sarana komunikasi dengan masyarakat.
Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan dalam intensitas publikasi dan jangkauan audiens di berbagai platform digital resmi. Namun demikian, peningkatan tersebut belum sepenuhnya diiringi dengan kualitas pengelolaan yang memadai. Tim pengelola mengidentifikasi sejumlah kendala, seperti ketidakkonsistenan dalam penyajian konten, pembaruan informasi yang belum rutin, hingga tampilan dan navigasi website yang masih belum ramah bagi pengguna.
Kondisi ini dinilai menjadi tantangan serius dalam mewujudkan layanan informasi publik yang efektif, transparan, dan mudah diakses. Padahal, keberadaan media digital saat ini menjadi salah satu instrumen utama dalam mendukung keterbukaan informasi serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah.
Dalam arahannya, Kepala Badan Penghubung Sulbar menekankan bahwa media sosial dan website bukan sekadar alat publikasi, melainkan representasi citra instansi di ruang digital. Oleh sebab itu, pengelolaannya perlu dilakukan secara profesional, responsif, dan mampu menyajikan informasi yang relevan serta informatif bagi masyarakat luas.
Sebagai langkah tindak lanjut, pemerintah daerah menyiapkan sejumlah strategi perbaikan yang lebih terstruktur. Di antaranya adalah penyusunan perencanaan editorial yang lebih sistematis guna menjaga konsistensi konten, optimalisasi fungsi website sebagai pusat informasi terpadu, serta peningkatan koordinasi antarbidang dalam penyediaan materi publikasi.
Selain itu, pemanfaatan analitik media sosial akan diperkuat untuk mengukur efektivitas penyebaran informasi dan tingkat keterlibatan masyarakat. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pengelolaan konten digital juga menjadi perhatian, guna memastikan setiap kanal informasi dikelola secara profesional dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.
Pemerintah Provinsi Sulbar juga merencanakan pengembangan fitur interaktif pada website resmi, termasuk layanan pengaduan daring dan integrasi dengan berbagai platform media sosial. Langkah ini diharapkan mampu mendorong partisipasi masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan informasi berbasis digital.
Melalui evaluasi ini, Badan Penghubung Sulbar menegaskan komitmennya untuk terus memperbaiki sistem pengelolaan media digital sebagai bagian dari implementasi SPBE yang lebih efektif, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat di era digital.
