sekitarkaltim.com – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Aulia Rahman Basri melantik delapan pejabat Pimpinan Tinggi Pratama untuk mengisi sejumlah jabatan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar. Pelantikan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat struktur birokrasi sekaligus mempercepat pelaksanaan program prioritas pemerintah daerah.
Pelantikan berlangsung di Pendopo Odah Etam, Tenggarong, Jumat (21/8/2026) sore. Selain delapan pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, prosesi tersebut juga diikuti pelantikan lima pejabat administrator dan satu pejabat pengawas.
Dalam arahannya, Aulia meminta pejabat yang baru dilantik tidak sekadar menjalankan tugas administratif, tetapi mampu menerjemahkan visi pemerintahan daerah menjadi program kerja yang konkret dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
Ia menekankan bahwa 17 program dedikasi yang menjadi bagian dari visi Kukar Idaman Terbaik telah dibagi sesuai kewenangan masing-masing OPD. Karena itu, setiap kepala OPD diminta memahami program yang menjadi tanggung jawabnya dan memastikan pelaksanaannya dapat berjalan secara optimal.
Menurut Aulia, kepala OPD memiliki posisi penting dalam mewujudkan berbagai komitmen pemerintah daerah kepada masyarakat. Karena itu, jabatan tersebut harus diikuti dengan kemampuan mengelola organisasi, mengambil langkah strategis, serta memastikan program yang telah direncanakan benar-benar terlaksana.
Aulia juga mengingatkan agar keterbatasan anggaran tidak dijadikan alasan untuk menghentikan program prioritas. Para kepala OPD diminta mampu melihat dan mengoptimalkan berbagai potensi serta sumber daya yang tersedia di Kabupaten Kutai Kartanegara.
Selain mengandalkan APBD, pemerintah daerah juga didorong membangun kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk badan usaha. Menurut Aulia, kolaborasi dapat menjadi salah satu cara untuk memperluas dukungan terhadap program pembangunan tanpa sepenuhnya bergantung pada kemampuan fiskal pemerintah daerah.
Ia juga meminta para pejabat mengembangkan kegiatan yang kreatif dan inovatif sehingga manfaat pembangunan tetap dapat dirasakan masyarakat dengan pembiayaan yang efisien. Pendekatan tersebut dinilai penting di tengah kebutuhan pemerintah daerah untuk menjalankan banyak program dengan sumber daya yang harus dikelola secara cermat.
Dalam pelantikan tersebut, Aulia turut menyoroti pola kepemimpinan di lingkungan OPD. Ia meminta kepala perangkat daerah tidak menjalankan organisasi berdasarkan ego pribadi maupun menutup diri dari masukan bawahannya. Menurutnya, keberhasilan organisasi tidak dapat dibebankan kepada satu orang pimpinan, melainkan membutuhkan kerja sama seluruh jajaran.
Kepala OPD juga diminta membangun tim yang solid dengan melibatkan pejabat administrator, pejabat pengawas hingga staf. Kemampuan mendengarkan, menghargai anggota organisasi dan mengendalikan ego kepemimpinan dinilai menjadi bagian penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan produktif.
Aulia juga menekankan pentingnya pembinaan terhadap bawahan. Ketika terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas, pimpinan diminta tidak terburu-buru menyalahkan staf. Sebaliknya, kepala OPD harus memastikan proses pembinaan dan pengawasan berjalan sehingga setiap anggota organisasi memahami tanggung jawab serta dapat memperbaiki kinerjanya.
Pengisian delapan jabatan Pimpinan Tinggi Pratama tersebut dilakukan melalui mekanisme manajemen talenta. Pemkab Kukar sebelumnya telah menerapkan mekanisme serupa dalam pengisian jabatan Kepala Dinas Kesehatan dan Direktur Rumah Sakit Aji Muhammad Parikesit. Proses tersebut selanjutnya akan diterapkan untuk pengisian sejumlah jabatan lainnya sesuai kebutuhan organisasi pemerintahan daerah.
Delapan pejabat yang dilantik masing-masing adalah Ananias sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan, M. Aidil sebagai Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Muhammad Rifani sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan, serta Dendy Irwan Fahrizah sebagai Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja.
Selanjutnya, Muhammad Reza dipercaya sebagai Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Syafliansyah sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Rendra Abadi sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, serta Syarifah Vanessa Filna sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
Aulia berharap para pejabat yang baru dilantik segera beradaptasi dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Mereka juga diminta memastikan program prioritas pemerintah daerah dapat diterjemahkan ke dalam pekerjaan yang terukur dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
Dengan terisinya sejumlah jabatan strategis tersebut, Pemkab Kukar diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pelayanan pemerintahan sekaligus mempercepat pelaksanaan 17 program dedikasi Kukar Idaman Terbaik. Pemerintah daerah menargetkan program-program tersebut tidak berhenti pada perencanaan, tetapi dapat segera diwujudkan melalui kerja sama dan kinerja seluruh perangkat daerah.
