sekitarkaltim.com – Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Riau dinilai menjadi contoh pendekatan terpadu karena tidak hanya mengutamakan pemadaman api, tetapi juga memperhatikan dampak terhadap masyarakat serta pemulihan kawasan yang terdampak kebakaran.
Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menyampaikan hal tersebut setelah meninjau langsung penanganan karhutla di kawasan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, Riau. Menurutnya, penanganan karhutla membutuhkan pendekatan komprehensif karena kebakaran hutan dan lahan memiliki dampak yang luas, mulai dari kerusakan lingkungan hingga persoalan sosial dan kesehatan masyarakat.
Karena itu, penanganan karhutla tidak dapat hanya dilakukan dengan memusatkan perhatian pada titik api. Pemerintah dan berbagai lembaga terkait juga perlu memastikan masyarakat yang terdampak memperoleh perhatian, sementara kawasan yang mengalami kerusakan mulai dipulihkan.
Raja Juli menilai Riau menunjukkan penerapan pendekatan tersebut melalui keterlibatan berbagai unsur dalam satu rangkaian penanganan. Pemerintah pusat dan daerah bersama lembaga terkait menjalankan upaya pengendalian kebakaran sekaligus menangani konsekuensi yang muncul di tengah masyarakat.
Salah satu hal yang mendapat perhatian adalah pelaksanaan penanaman kembali di kawasan terdampak. Menurut Raja Juli, proses pemulihan lingkungan tersebut tidak harus menunggu seluruh titik kebakaran berhasil dipadamkan. Penanaman dapat dilakukan secara bersamaan di lokasi yang kondisinya sudah memungkinkan.
Pola penanganan secara simultan itu dinilai menjadi langkah penting karena pemulihan kawasan dapat segera dimulai ketika proses pengendalian kebakaran masih berlangsung. Dengan demikian, penanganan karhutla tidak berhenti pada upaya menghilangkan api, tetapi dilanjutkan dengan langkah untuk mengembalikan fungsi kawasan yang mengalami kerusakan.
Pendekatan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa penanganan karhutla membutuhkan kerja lintas sektor. Di Riau, sejumlah unsur dilibatkan, mulai dari TNI dan Polri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), pemerintah daerah, Manggala Agni Kementerian Kehutanan, hingga Masyarakat Peduli Api.
Keterlibatan banyak pihak tersebut diperlukan untuk memastikan penanganan berjalan dari berbagai sisi. Aparat dan petugas lapangan berperan dalam pengendalian kebakaran, sementara pemerintah dan lembaga terkait turut menangani kebutuhan masyarakat serta proses pemulihan lingkungan.
Menurut Raja Juli, kolaborasi lintas sektor menjadi salah satu kunci dalam menghadapi karhutla secara menyeluruh. Penanganan yang efektif bukan hanya ditentukan oleh seberapa cepat api dapat dikendalikan, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah dan seluruh pihak terkait dalam mengurangi dampak terhadap masyarakat serta memulihkan kawasan pascakebakaran.
Model yang diterapkan di Riau pun dinilai dapat menjadi contoh bahwa pengendalian karhutla dan pemulihan lingkungan dapat berjalan beriringan. Ketika pemadaman dilakukan di satu sisi, kegiatan pemulihan dapat dimulai di kawasan lain yang telah aman untuk ditangani.
Pendekatan tersebut penting mengingat karhutla memiliki konsekuensi jangka panjang terhadap lingkungan. Kerusakan vegetasi dan ekosistem akibat kebakaran membutuhkan proses pemulihan yang tidak singkat. Karena itu, langkah penanaman kembali menjadi bagian penting dalam rangkaian penanganan setelah kawasan terdampak dapat dikendalikan.
Dengan melibatkan pemerintah, aparat, lembaga kebencanaan, petugas kehutanan, pemerintah daerah, dan masyarakat, penanganan karhutla diharapkan tidak hanya menyelesaikan persoalan kebakaran dalam jangka pendek. Upaya tersebut juga diarahkan untuk melindungi masyarakat dan mempercepat pemulihan lingkungan di wilayah terdampak.
