sekitarkaltim.com – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Kutai Kartanegara menggelar aksi demonstrasi di depan Polres Kutai Kartanegara, Selasa (24/2/2026). Aksi tersebut merupakan bentuk respons atas sejumlah isu nasional dan daerah yang dinilai belum mendapat penanganan optimal, termasuk dugaan kekerasan aparat kepolisian terhadap seorang remaja berusia 14 tahun di Kota Tual, Maluku.
Sekitar 20 mahasiswa turun ke jalan dengan membawa poster serta menyampaikan orasi secara bergantian. Dalam aksinya, massa menyuarakan kritik terhadap institusi kepolisian dengan menyoroti praktik kekerasan dan tindakan represif aparat penegak hukum. Isu dugaan kekerasan terhadap remaja di Tual menjadi salah satu fokus utama yang memantik solidaritas mahasiswa di Kutai Kartanegara.
Ketua BEM Unikarta, Zulkarnain, menjelaskan bahwa aksi tersebut tidak hanya mempersoalkan kasus di Maluku, tetapi juga menjadi momentum untuk menyampaikan berbagai persoalan di daerah. Ia menilai dugaan kekerasan terhadap remaja bernama Arianto di wilayah Tual mencederai rasa keadilan publik dan memerlukan perhatian serius dari aparat penegak hukum. Menurutnya, mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk mengawal isu-isu yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan supremasi hukum.
Selain isu kekerasan aparat, mahasiswa juga menyoroti maraknya aktivitas pertambangan ilegal di Kabupaten Kutai Kartanegara. Berdasarkan data yang dirilis Jaringan Advokasi Tambang, terdapat sekitar 120 titik tambang ilegal yang masih beroperasi. Kondisi tersebut dinilai memperparah persoalan lingkungan dan keselamatan masyarakat, terutama akibat banyaknya lubang bekas tambang yang belum direklamasi.
Zulkarnain mengungkapkan bahwa dalam sebuah forum seminar yang pernah diikutinya, seorang anggota DPRD Kutai Kartanegara menyebut jumlah lubang tambang—baik legal maupun ilegal—di wilayah tersebut mencapai lebih dari seribu titik. Ia menilai situasi tersebut sangat memprihatinkan karena berpotensi membahayakan warga sekitar dan mencerminkan lemahnya pengawasan.
Mahasiswa juga menyayangkan ketidakhadiran Kapolres Kutai Kartanegara dalam agenda dialog yang sebelumnya direncanakan setelah aksi. Menurut Zulkarnain, dialog tersebut diharapkan menjadi ruang diskusi terbuka untuk membahas solusi atas berbagai tuntutan yang disampaikan. Ketiadaan pimpinan tertinggi di Polres Kukar itu memunculkan kekecewaan di kalangan mahasiswa dan mendorong rencana aksi lanjutan dengan jumlah massa yang lebih besar.
Dalam pernyataan sikapnya, BEM Unikarta menyampaikan lima tuntutan kepada Polres Kutai Kartanegara, yakni penghentian segala bentuk tindakan represif terhadap masyarakat sipil, penegakan transparansi dan akuntabilitas terhadap anggota yang melanggar, reformasi sistem rekrutmen Polri, penghapusan praktik impunitas di internal kepolisian, serta penindakan tegas terhadap aktivitas pertambangan ilegal.
Menanggapi aksi tersebut, Kepala Bagian Operasi Polres Kutai Kartanegara, Roganda, yang mewakili Kapolres, menyampaikan bahwa setiap laporan dugaan pelanggaran oleh anggota kepolisian akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Ia memastikan bahwa mekanisme kode etik dan proses pidana berjalan secara profesional dan saat ini masih dalam tahap pendalaman. Pihaknya juga menyampaikan apresiasi atas kritik dan aspirasi mahasiswa serta menegaskan keterbukaan institusi terhadap pengawasan publik melalui mekanisme Propam dan layanan pengaduan masyarakat.
Aksi ini menjadi cerminan meningkatnya partisipasi mahasiswa dalam mengawal isu penegakan hukum dan tata kelola sumber daya alam di Kutai Kartanegara, sekaligus menegaskan pentingnya ruang dialog antara aparat dan masyarakat sipil.
