sekitarkaltim.com – Gagasan tentang pentingnya kepemimpinan yang autentik kembali mengemuka di tengah dinamika nasional yang semakin kompleks. Di saat berbagai tantangan strategis menghadang, mulai dari stabilitas sosial hingga ketahanan negara, muncul pandangan bahwa kekuatan bangsa tidak cukup ditopang oleh figur pemimpin yang hanya piawai membangun citra di ruang publik.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menilai bahwa Indonesia membutuhkan sosok pemimpin yang lahir dari kejujuran batin dan kedalaman rasa, bukan sekadar hasil rekayasa komunikasi politik. Hal tersebut ia sampaikan dalam sebuah kuliah umum di hadapan Perwira Siswa Pendidikan Reguler LXVII Sesko TNI Tahun Ajaran 2026 di Bandung.
Dalam paparannya, Dedi Mulyadi menekankan bahwa kepemimpinan sejati memiliki keterkaitan erat dengan kekuatan pertahanan negara. Ia berpandangan bahwa karakter personal seorang pemimpin menjadi fondasi penting dalam membangun ketahanan nasional yang kokoh dan berkelanjutan. Pemimpin yang terbentuk secara alami dari kecintaan terhadap bangsa dinilai lebih mampu menghadirkan kebijakan yang berpihak pada kepentingan jangka panjang.
Ia menguraikan bahwa fenomena kepemimpinan yang dibentuk melalui pencitraan atau framing hanya akan menghasilkan struktur yang rapuh. Kepemimpinan semacam itu dianggap tidak memiliki akar filosofis yang kuat, sehingga rentan goyah ketika dihadapkan pada tekanan dan krisis. Dalam penjelasannya, ia menegaskan bahwa yang dibutuhkan saat ini adalah kepemimpinan yang orisinal, yang tumbuh dari rasa cinta terhadap bangsa dan rakyat.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pemimpin yang autentik akan memiliki ikatan emosional dan ideologis yang kuat dengan masyarakat. Keterikatan ini menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan publik sekaligus memperkuat legitimasi kebijakan yang diambil. Ia juga mengaitkan hal tersebut dengan sejarah lahirnya Tentara Nasional Indonesia yang tidak terlepas dari dorongan nurani rakyat dalam memperjuangkan kemerdekaan.
Menurutnya, orientasi kepemimpinan yang berangkat dari kejujuran rasa akan mendorong lahirnya kebijakan yang tidak sekadar pragmatis atau berorientasi elektoral. Sebaliknya, kebijakan akan diarahkan untuk menjaga keberlanjutan bangsa dalam jangka panjang. Ia juga menyoroti kecenderungan sebagian elite politik dan birokrasi yang dinilai masih terjebak dalam pola pikir jangka pendek, sehingga berpotensi mengikis nilai-nilai nasionalisme.
Dalam pandangannya, jika praktik kepemimpinan yang berorientasi pada pencitraan terus berlangsung, maka pertahanan bangsa dapat mengalami pelemahan karena kehilangan arah dan kepercayaan publik. Oleh sebab itu, diperlukan perubahan paradigma dalam membangun kepemimpinan nasional yang lebih berakar pada nilai ideologis dan historis.
Sebagai penegasan, ia mengajak para calon pemimpin militer untuk mengintegrasikan empat pilar utama dalam kepemimpinan masa depan, yakni ideologis, historis, filosofis, dan teknokratis. Keempat aspek tersebut dinilai harus berjalan seimbang agar pemimpin tidak mudah terombang-ambing oleh tren pencitraan yang bersifat semu.
Dengan pendekatan kepemimpinan yang jujur, autentik, dan berintegritas, Indonesia diyakini mampu memperkuat fondasi ketahanan nasional secara menyeluruh, tidak hanya terlihat kuat di permukaan, tetapi juga kokoh dari dalam menghadapi berbagai tantangan zaman.
