sekitarkaltim.com – Program Gratispol yang dijalankan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menunjukkan progres signifikan dalam memperluas akses internet hingga ke pelosok desa. Hingga akhir 2025, sebagian besar desa di Kaltim telah terhubung dengan layanan internet, sehingga pemerintah kini mulai memusatkan perhatian pada tantangan lain yang tak kalah penting, yakni penyediaan listrik bagi puluhan desa yang masih belum teraliri energi.
Berdasarkan data Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim, sebanyak 802 dari total 841 desa di Kalimantan Timur telah mendapatkan akses internet. Dengan capaian tersebut, tersisa 39 desa yang ditargetkan dapat terhubung jaringan internet sepanjang 2026 melalui kelanjutan program Gratispol.
Penyebaran layanan internet saat ini telah menjangkau seluruh desa di Kabupaten Mahakam Ulu yang berjumlah 50 desa. Selain itu, jaringan internet juga telah tersedia di 167 desa di Kabupaten Kutai Barat, 131 desa di Kabupaten Paser, seluruh desa di Kabupaten Penajam Paser Utara, serta 188 desa di Kabupaten Kutai Kartanegara.
Sementara itu, Kabupaten Kutai Timur masih menyisakan tiga desa yang belum memperoleh layanan internet dari total 139 desa. Kabupaten Berau juga hanya menyisakan satu desa yang belum terhubung jaringan internet. Secara keseluruhan, 39 desa yang belum terlayani tersebar di Kutai Barat, Paser, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, dan Berau.
Kepala Diskominfo Kaltim Muhammad Faisal sebelumnya menjelaskan bahwa salah satu kendala terbesar dalam memperluas jaringan internet adalah belum tersedianya pasokan listrik di sejumlah wilayah. Menurutnya, keberadaan listrik menjadi syarat utama untuk mendukung operasional infrastruktur telekomunikasi sehingga pembangunan internet dan elektrifikasi harus berjalan secara bersamaan.
Untuk mempercepat penyelesaian target tersebut, Pemprov Kaltim telah menyiapkan anggaran sekitar Rp5 miliar melalui APBD Perubahan yang akan digunakan untuk melanjutkan pembangunan jaringan internet di desa-desa yang belum terlayani.
Di sisi lain, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltim menilai bahwa tantangan pembangunan saat ini lebih banyak berada pada sektor kelistrikan, terutama bagi desa-desa yang berada di kawasan terpencil dan sulit dijangkau. Kepala Dinas ESDM Kaltim Bambang Arwanto mengungkapkan bahwa saat awal masa kepemimpinan Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, terdapat sekitar 110 desa yang belum menikmati akses listrik.
Melalui berbagai program listrik desa dan pra-PLN, jumlah tersebut berhasil ditekan secara bertahap. Hingga kini, sebanyak 38 desa telah memperoleh akses listrik sehingga jumlah desa yang belum berlistrik berkurang menjadi 72 desa.
Meski demikian, upaya percepatan elektrifikasi sempat menghadapi kendala akibat berkurangnya dana bagi hasil yang berdampak pada kemampuan fiskal daerah. Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, Pemprov Kaltim menjalin koordinasi dengan Kementerian ESDM agar program elektrifikasi tetap berjalan.
Hasil koordinasi tersebut membuka peluang tambahan intervensi dari pemerintah pusat. Sebanyak 27 desa direncanakan mendapatkan program listrik desa pada tahun ini. Jika target tersebut tercapai, maka jumlah desa yang belum berlistrik di Kalimantan Timur diperkirakan akan turun menjadi sekitar 45 desa pada akhir 2026.
Mayoritas desa yang belum menikmati listrik berada di kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), terutama di wilayah Mahakam Ulu, Kutai Barat, Kutai Timur, Berau, serta sebagian Kabupaten Paser. Kondisi geografis yang sulit, lokasi yang terisolasi, hingga keterbatasan akses jalan menjadi hambatan utama dalam pembangunan jaringan listrik konvensional.
Sebagai solusi sementara, pemerintah terus mendorong program pra-PLN melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) komunal serta berbagai bantuan pembangkit mandiri bagi masyarakat. Dengan dukungan pemerintah pusat dan daerah, Pemprov Kaltim berharap seluruh desa di wilayahnya dapat menikmati akses listrik dan internet secara merata dalam beberapa tahun ke depan, sehingga kesenjangan layanan dasar antara wilayah perkotaan dan pedesaan dapat semakin diperkecil.
