sekitarkaltim.com – Program pendidikan gratis melalui GratisPol yang dijalankan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus menunjukkan perkembangan signifikan. Hingga saat ini, lebih dari 63 ribu mahasiswa telah menerima manfaat program tersebut dengan total penyaluran dana mencapai Rp288,5 miliar. Pemerintah daerah bahkan telah menyiapkan anggaran sekitar Rp1,3 triliun pada tahun 2026 untuk memperluas jangkauan penerima manfaat di seluruh wilayah Kalimantan Timur.
Di tengah capaian tersebut, DPRD Kalimantan Timur menilai masih terdapat sejumlah persoalan teknis yang perlu mendapat perhatian serius. Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Syahariah Mas’ud, menekankan pentingnya peran perguruan tinggi dalam mendukung kelancaran implementasi program, terutama terkait penyampaian informasi dan kesiapan administrasi kepada mahasiswa.
Menurutnya, keberhasilan pemerintah dalam menyiapkan anggaran besar harus diimbangi oleh kesiapan seluruh pihak yang terlibat dalam menjalankan program. Ia menilai berbagai kendala yang muncul seharusnya menjadi bahan evaluasi bersama agar manfaat program dapat diterima secara maksimal oleh mahasiswa yang berhak.
Syahariah mengapresiasi berbagai masukan yang disampaikan mahasiswa terkait pelaksanaan GratisPol. Namun, ia mengingatkan bahwa penyebab persoalan perlu dilihat secara menyeluruh, termasuk pada tingkat pelaksana di institusi pendidikan. Ia menilai program yang telah dirancang dengan baik seharusnya tidak terhambat oleh persoalan administratif atau komunikasi yang sebenarnya dapat diantisipasi sejak awal.
Salah satu hal yang menjadi sorotan adalah adanya dana sekitar Rp2,1 miliar yang tidak terserap karena sejumlah mahasiswa tidak melakukan pendaftaran. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ketersediaan anggaran saja tidak cukup apabila informasi mengenai program belum sepenuhnya menjangkau sasaran yang dituju.
Selain itu, polemik terkait penyesuaian Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang sempat memunculkan kebingungan di kalangan mahasiswa juga menjadi perhatian. Syahariah menilai perguruan tinggi seharusnya menjadi sumber informasi utama yang mampu memberikan kepastian dan penjelasan yang mudah dipahami ketika terdapat kebijakan baru.
Ia juga menyoroti kasus mahasiswa yang sempat dinyatakan lolos seleksi namun kemudian dibatalkan karena tidak memenuhi persyaratan tertentu. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan perlunya proses verifikasi yang lebih teliti sejak tahap awal agar tidak menimbulkan harapan yang berujung pada kekecewaan.
Persoalan lain yang dinilai masih memerlukan perbaikan adalah penyampaian informasi mengenai syarat domisili. Syahariah menilai masyarakat tidak hanya membutuhkan pengumuman resmi, tetapi juga penjelasan yang memastikan seluruh ketentuan benar-benar dipahami oleh calon penerima manfaat.
Meski terdapat berbagai dinamika dalam pelaksanaannya, DPRD Kaltim menegaskan bahwa tujuan utama GratisPol tetap harus menjadi fokus bersama, yakni memperluas akses pendidikan tinggi bagi masyarakat Kalimantan Timur. Program yang masih tergolong baru ini dinilai telah memberikan manfaat besar dan menunjukkan potensi yang menjanjikan.
Karena itu, keberhasilan GratisPol ke depan tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang tersalurkan, tetapi juga dari kemampuan seluruh pemangku kepentingan dalam memastikan tidak ada mahasiswa yang tertinggal akibat keterlambatan informasi, kesalahan data, maupun lemahnya koordinasi antar pihak. DPRD berharap pemerintah, perguruan tinggi, dan mahasiswa dapat bergerak dengan ritme yang sama demi mewujudkan akses pendidikan yang lebih merata di Kalimantan Timur.
