sekitarkaltim.com – Implementasi program pendidikan gratis atau yang populer dengan nama Gratispol di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) kini tengah menghadapi tantangan serius terkait kapasitas anggaran daerah. Kondisi keuangan yang mengalami penyusutan signifikan memicu desakan dari pihak legislatif agar pemerintah melakukan penyesuaian strategi. Langkah evaluasi ini dinilai krusial agar program yang menjadi andalan tersebut tetap dapat berjalan secara berkelanjutan tanpa mengorbankan stabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim dalam jangka panjang.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim menyarankan agar fokus penyaluran program Gratispol dikembalikan pada koridor kewenangan prioritas. Anggota Komisi IV DPRD Kaltim sekaligus anggota Panitia Khusus LKPJ, Syahariah Mas’ud, mengungkapkan pandangannya bahwa program ini sebaiknya lebih ditekankan pada jenjang pendidikan menengah, yaitu SMA dan SMK, baik untuk sekolah negeri maupun swasta. Selain berdasarkan pembagian urusan pemerintahan, pembatasan ini juga dinilai relevan agar intervensi anggaran dapat menyasar langsung masyarakat dari golongan kurang mampu yang paling membutuhkan bantuan.
Sebenarnya, inisiatif perluasan akses pendidikan gratis ini merupakan langkah yang sangat positif dari pemerintah daerah demi mendongkrak kualitas sumber daya manusia dan menekan angka kemiskinan. Syahariah Mas’ud sendiri mengakui bahwa kebijakan memperluas cakupan gratis hingga ke jenjang perguruan tinggi, seperti S1, S2, dan S3, merupakan sebuah terobosan yang berani dan jarang diambil oleh provinsi lain di Indonesia. Hal ini mencerminkan komitmen kuat kepemimpinan Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, terhadap sektor pendidikan. Namun, realitas fiskal yang ada saat ini memaksa semua pihak untuk berpikir lebih realistis dan pragmatis.
Ketimpangan antara perencanaan awal dan realisasi keuangan daerah menjadi pemicu utama diperlukannya efisiensi ini. Pada proyeksi sebelumnya, kapasitas APBD Kaltim sempat diperkirakan mampu menyentuh angka sekitar Rp24 triliun. Sayangnya, realisasi di lapangan menunjukkan penurunan yang cukup tajam menjadi berkisar di angka Rp12 triliun saja. Penyusutan ruang fiskal hingga separuh dari estimasi awal ini secara otomatis berdampak besar terhadap kemampuan pemerintah provinsi dalam mendanai proyek-proyek berskala besar, termasuk pembiayaan penuh sektor pendidikan tinggi yang secara regulasi sebenarnya berada di bawah kewenangan pemerintah pusat.
Jika melihat data Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun 2025 serta pembaruan pada Triwulan I tahun 2026, alokasi yang sudah digelontorkan untuk sektor ini memang tidak sedikit. Realisasi bantuan pendidikan tercatat telah menyerap dana hingga Rp288,5 miliar yang didistribusikan kepada 63.603 mahasiswa. Target yang dipatok untuk tahun 2026 bahkan jauh lebih ambisius, yakni menyasar 158.981 mahasiswa dengan estimasi kebutuhan anggaran melonjak hingga Rp813,5 miliar khusus untuk jenjang pendidikan tinggi.
Di sisi lain, kontribusi pada sektor pendidikan menengah juga berjalan masif. Program Gratispol tercatat telah membagikan seragam gratis kepada 65.004 siswa baru yang tersebar di 447 sekolah SMA, SMK, dan SLB di seluruh wilayah Kaltim pada tahun ajaran 2025/2026. Ditambah lagi, Pemprov Kaltim telah mematangkan kerja sama dengan 53 perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, guna mempermudah mekanisme pembayaran Uang Kuliah Tunggal langsung ke rekening kampus terkait.
Melihat besarnya angka penyerapan tersebut, Syahariah Mas’ud menekankan pentingnya penerapan skala prioritas yang lebih selektif. Menurutnya, jika bantuan untuk jenjang sarjana hingga doktoral ingin tetap dipertahankan, maka porsinya harus disesuaikan atau dikurangi. Skema seleksi yang ketat harus diterapkan agar masyarakat yang memiliki kemampuan finansial secara mandiri tidak ikut membebani anggaran, sehingga alokasi dana dari APBD benar-benar murni tersalurkan kepada keluarga yang berada di bawah garis kemiskinan.
Terakhir, menanggapi riak-riak dinamika dan kritik yang datang dari kelompok mahasiswa terkait implementasi di lapangan, pihak legislatif berharap seluruh elemen masyarakat dapat menyikapi situasi ini dengan kepala dingin. Syahariah Mas’ud mengajak para mahasiswa untuk mengedepankan ruang dialog yang terbuka, sehat, dan konstruktif guna mencari solusi bersama. Ia mengingatkan bahwa upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah saat ini sudah sangat maksimal dan patut dihormati, meski penyempurnaan dan pengetatan ikat pinggang di tengah situasi defisit anggaran tetap menjadi hal yang tidak bisa dihindari.
