sekitarkaltim.com – Persoalan proyek pembangunan sekolah yang mangkrak di sejumlah wilayah Kalimantan Timur kembali menjadi sorotan DPRD Kaltim. Kondisi pembangunan yang belum rampung dinilai berdampak langsung terhadap aktivitas belajar mengajar hingga kenyamanan siswa di sekolah. DPRD pun meminta pemerintah daerah bergerak cepat agar fasilitas pendidikan yang terbengkalai segera diselesaikan dan dapat digunakan secara layak.
Sorotan tersebut disampaikan Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Syahariah Mas’ud, setelah melakukan peninjauan lapangan bersama Panitia Khusus (Pansus) LKPJ DPRD Kaltim di beberapa daerah, mulai dari Penajam Paser Utara, Paser, Kutai Timur hingga Mahakam Ulu. Dari hasil evaluasi di lapangan, masih ditemukan sejumlah proyek sekolah yang belum selesai meski anggaran pembangunan sudah dialokasikan sejak tahun sebelumnya.
Syahariah menjelaskan, beberapa proyek pendidikan di daerah pemilihannya menjadi perhatian khusus dalam pembahasan evaluasi LKPJ gubernur. Salah satu proyek yang paling disorot yakni pembangunan SMAN 3 Long Ikis di Kabupaten Paser yang progres pekerjaannya dinilai jauh dari target penyelesaian.
Menurutnya, bangunan sekolah yang ditargetkan rampung pada 2026 itu hingga kini baru berupa rangka bangunan. Proyek tersebut akhirnya mengalami putus kontrak karena kontraktor tidak mampu melanjutkan pekerjaan. Selain faktor medan yang cukup sulit, pelaksana proyek juga disebut mengalami kendala pembiayaan sehingga pembangunan terhenti di tengah jalan.
Akibat kondisi tersebut, para siswa terpaksa menjalani kegiatan belajar di ruang sementara dengan fasilitas yang dinilai kurang memadai. Bahkan beberapa ruangan mengalami kebocoran saat hujan turun sehingga tidak bisa digunakan secara optimal untuk kegiatan belajar mengajar.
Syahariah menilai persoalan fasilitas pendidikan seperti itu tidak boleh dibiarkan terlalu lama karena berkaitan langsung dengan hak siswa untuk memperoleh lingkungan belajar yang aman dan nyaman. DPRD Kaltim pun memastikan akan kembali melakukan peninjauan lapangan guna memantau perkembangan penyelesaian proyek-proyek sekolah bermasalah di berbagai daerah.
Selain menyoroti proyek yang mangkrak, DPRD juga meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim memperketat proses evaluasi terhadap kontraktor pelaksana proyek. Penunjukan pelaksana pembangunan dinilai harus mempertimbangkan kemampuan teknis maupun finansial agar pekerjaan tidak berhenti di tengah proses pengerjaan.
Berdasarkan hasil evaluasi Pansus LKPJ, Disdikbud Kaltim tercatat memiliki sejumlah proyek putus kontrak dalam dua tahun terakhir. Kondisi tersebut dinilai menjadi sinyal perlunya perbaikan dalam pengawasan pelaksanaan proyek pendidikan agar penggunaan anggaran lebih efektif dan hasil pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat.
Permasalahan proyek pendidikan tidak hanya ditemukan di Kabupaten Paser. Di Penajam Paser Utara, pembangunan ruang praktik dan renovasi kelas SMKN 1 juga belum selesai hingga kontraknya diputus. Sementara pembangunan sekolah baru SMAN 2 Paser Belengkong masih terkendala persoalan administrasi hibah lahan meski sertifikat tanah telah tersedia.
Di Balikpapan, SMK 7 masih mengalami kekurangan fasilitas bangku kelas sehingga harus meminjam dari sekolah lain. Akses menuju sekolah itu juga kerap terdampak banjir rob akibat air laut pasang. Sedangkan di Kutai Timur, DPRD menemukan adanya keretakan pada bangunan ruang kelas baru SMKN 2 Sangatta Utara meski proyek telah selesai dikerjakan.
Syahariah menegaskan DPRD Kaltim akan terus mengawal penyelesaian proyek-proyek pendidikan tersebut agar tidak kembali tertunda. Ia menilai pembenahan infrastruktur sekolah harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah demi mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Kalimantan Timur.
