sekitarkaltim.com – Insiden dugaan keracunan makanan yang menimpa puluhan siswa dan warga usai mengonsumsi hidangan dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), memicu sorotan dari berbagai pihak. Salah satu reaksi datang dari Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Kutai Kartanegara yang mendesak adanya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program tersebut agar kejadian serupa tidak kembali terulang.
Peristiwa yang terjadi pada Senin (3/8/2026) itu berdampak pada puluhan warga di Desa Sebulu Ulu. Korban berasal dari berbagai kelompok usia, mulai dari siswa SD Negeri 025, Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), hingga enam siswa SD Negeri 003 Sebulu Ulu. Selain peserta didik, seorang kader Posyandu Cempa Unggu yang bertugas mencicipi makanan sebelum diberikan kepada balita juga dilaporkan mengalami gejala berupa pusing dan sakit perut hebat sehingga harus mendapatkan penanganan medis di Puskesmas Sebulu 1.
Merespons kejadian tersebut, PC PMII Kutai Kartanegara menilai insiden itu tidak dapat dipandang sebagai peristiwa biasa. Organisasi mahasiswa tersebut menilai dugaan keracunan massal dalam program yang dikelola oleh Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG) menunjukkan adanya persoalan serius dalam sistem pengelolaan yang harus segera dibenahi.
Sekretaris PC PMII Kutai Kartanegara, Akhmad Fikri Zakaria, menyampaikan apresiasi kepada tenaga kesehatan di Puskesmas Sebulu 1 yang bergerak cepat memberikan penanganan kepada para korban. Namun, menurutnya, respons medis yang baik tidak menghapus pentingnya evaluasi terhadap penyebab utama insiden tersebut. Ia menilai program strategis nasional seperti MBG semestinya dijalankan dengan standar keamanan pangan dan higienitas yang ketat karena menyasar kelompok rentan, terutama anak-anak.
PMII Kukar juga menegaskan dukungannya terhadap keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis karena dinilai memiliki tujuan yang baik dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Meski demikian, organisasi tersebut mengingatkan bahwa keselamatan peserta didik serta ibu dan anak harus menjadi prioritas utama dalam setiap tahapan pelaksanaan program. Oleh karena itu, kejadian di Sebulu dinilai tidak boleh dianggap sebagai insiden yang berlalu begitu saja tanpa adanya pembenahan menyeluruh.
Sebagai tindak lanjut, PMII mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) Cabang Kalimantan Timur segera melakukan audit menyeluruh terhadap operasional SPPG. Audit tersebut dinilai perlu mencakup seluruh rantai penyelenggaraan, mulai dari proses pemilihan bahan baku dari pemasok, kebersihan dan sanitasi dapur umum, proses pengolahan makanan, hingga kelayakan armada distribusi yang digunakan untuk mengantarkan makanan kepada para penerima manfaat.
Menurut PMII, apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan adanya pelanggaran terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP), maka pihak berwenang harus mengambil langkah tegas. Salah satu langkah yang didorong adalah penghentian sementara operasional dapur umum yang bermasalah sampai seluruh standar keamanan pangan dan kesehatan benar-benar dipenuhi.
Selain audit, PMII juga mendorong dibukanya ruang pengawasan yang melibatkan berbagai pihak. Pengawasan kolaboratif yang melibatkan sekolah, orang tua siswa, tenaga kesehatan, serta Dinas Kesehatan dinilai menjadi langkah penting untuk memastikan kualitas makanan yang disajikan tetap terjaga. Keterlibatan berbagai unsur tersebut diharapkan mampu meningkatkan transparansi sekaligus mencegah potensi kelalaian dalam pelaksanaan program.
Hingga kini, tindak lanjut dari Badan Gizi Nasional Kalimantan Timur masih menjadi perhatian masyarakat. Publik berharap investigasi dapat dilakukan secara cepat, terbuka, dan objektif sehingga penyebab insiden dapat diketahui secara jelas. Evaluasi yang menyeluruh juga diharapkan menjadi dasar perbaikan agar Program Makan Bergizi Gratis tetap mampu menjalankan tujuannya dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat tanpa mengorbankan aspek keselamatan penerima manfaat.
